SERAMBIPESANTREN.COM – Perubahan jadwal pembukaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) dinilai wajar untuk dikritisi. Namun, kritik terhadap perubahan tersebut diharapkan tidak berkembang menjadi tudingan bahwa NU telah kehilangan kedaulatan atau menjadi alat kekuasaan.
Hal itu disampaikan KH Imron Fauzi, M.Pd. melalui tulisannya yang menyoroti polemik terkait perubahan jadwal pembukaan Muktamar.
Menurutnya, penyesuaian teknis dalam pelaksanaan acara dengan persoalan independensi organisasi merupakan dua hal yang berbeda. Kehadiran Presiden sebagai kepala negara juga tidak otomatis dapat dimaknai sebagai bentuk ketundukan NU kepada penguasa.
“NU bukan organisasi yang lahir untuk memusuhi negara. Sejak awal, NU mengajarkan hubungan yang bermartabat: dekat untuk memberi maslahat, kritis untuk meluruskan, dan tetap mandiri dalam menentukan sikap,” tulisnya.
Ia juga menilai, keputusan Muktamar yang melibatkan para kiai, pengurus, panitia, serta muktamirin tidak semestinya digambarkan seolah-olah hanya lahir dari kehendak segelintir pihak.
Menurutnya, narasi semacam itu justru berpotensi merendahkan kapasitas para kiai dan masyayikh dengan mengesankan bahwa mereka tidak memiliki pertimbangan serta mudah diarahkan oleh kepentingan tertentu.
“NU bukan organisasi kemarin sore yang mudah dipermainkan. NU mempunyai tradisi musyawarah, perangkat organisasi, serta ulama-ulama yang tidak kecil pengalaman dan pengaruhnya,” tegasnya.
Ia mengajak pihak-pihak yang menyampaikan kritik agar mengedepankan data dan dasar yang jelas. Jika terdapat pelanggaran tata tertib, menurutnya, pasal yang dilanggar perlu disampaikan. Begitu pula jika terdapat dugaan prosedur yang dilangkahi maupun kepentingan politik tertentu, harus ditunjukkan dasar dan jalurnya.
“Namun bila yang dikedepankan hanya asumsi dan kecurigaan, lalu dibungkus dengan istilah ‘marwah organisasi’, itu bukan penjagaan marwah, melainkan perang narasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar kedekatan NU dengan pemerintah tidak selalu dipersepsikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap organisasi. Sebaliknya, NU juga tidak harus mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah hanya demi menunjukkan independensi.
Menurutnya, sikap NU semestinya lebih dewasa dengan tetap mampu menjaga hubungan dengan negara sekaligus mempertahankan kemandirian dalam menentukan sikap organisasi.
Ia juga mengingatkan agar penggunaan istilah seperti “syahwat jabatan”, “stempel rezim”, hingga “kehilangan integritas moral” tidak digunakan secara sembarangan karena dapat memperuncing suasana menjelang Muktamar.
“Kalimat itu bukan hanya menyerang satu-dua orang, tetapi berpotensi melukai kehormatan seluruh unsur jam’iyah yang sedang bekerja menyiapkan Muktamar,” tulisnya.
KH Imron Fauzi juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan tabayun, tawaduk, serta menjaga lisan ketika terjadi perbedaan pandangan.
Menurutnya, semangat gerakan “Ayo Mondok” juga semestinya dibarengi dengan adab pesantren, yakni mengedepankan ilmu, kesantunan, dan tidak menyampaikan tuduhan berat di ruang publik tanpa dasar yang kuat.
“NU terlalu besar untuk dipersempit menjadi alat perang opini. Marwah NU tidak runtuh karena menghormati Presiden; marwah NU justru terluka ketika para kiai digambarkan seolah tidak memiliki kehendak dan pertimbangan sendiri,” pungkasnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk mendoakan agar pelaksanaan Muktamar berjalan lancar dan penuh keberkahan, serta menghasilkan keputusan terbaik dengan tetap menjaga persatuan jam’iyah dan kemaslahatan umat.
Oleh: KH Imron Fauzi, M.Pd.
Komentar0